Terumbu karang, bakau, dan lamun di Indonesia merupakan salah satu habitat laut paling penting dan produktif di dunia. Tapi, pembangunan yang tidak berkelanjutan, eksploitasi berlebihan, praktik penangkapan ikan yang merusak, dan perubahan iklim, mengancam ekosistem penting ini. Amerika Serikat dan Indonesia bermitra untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia dengan meningkatkan pengelolaan, fungsi, dan manfaat Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
Indonesia telah membentuk 196 KKP di seluruh nusantara yang meliputi 8,6 persen (lebih dari 23 juta hektar) wilayah perairan Indonesia. KKP dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi dengan tujuan untuk melindungi dan mengelola sumber daya laut dan pesisir secara baik. Jika dikelola dengan baik, KKPberperan penting dalam mendukung produktivitas perikanan karena melindungi habitat laut yang kritis, termasuk tempat untuk bertelur, pemijahan, dan koridor migrasi mamalia laut, serta menurunkan eksploitasi spesies yang terancam punah dan dilindungi undang-undang (UU). Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan pengelolaan 20 juta hektar KKP yang ada pada tahun 2024.
USAID Effective Marine Conservation (USAID Kolektif)
USAID Kolektif akan memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP yang sudah dibentuk. Program ini akan mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor mendasar yang membatasi efektivitas pengelolaan KKP serta berkolaborasi dalam mengatasinya untuk meningkatkan pengelolaan KKP. Diimplementasikan oleh, KEHATI, program ini menjajaki peluang untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dalam pengelolaan KKP untuk meningkatkan peluang ekonomi, memobilisasi sumber daya, dan mendukung mata pencaharian lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, USAID Kolektif berfokus pada pengelolaan KKP dengan cara: (1) memperkuat sumber daya manusia dan pengaturan kelembagaannya; (2) membangun pembiayaan berkelanjutan; (3) meningkatkan manfaat bagi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan berkelanjutan di kawasan KKP; (4) memperkuat kepatuhan terhadap aturan dan peraturan di kawasan konservasi perairan; dan (5) meningkatkan perlindungan spesies laut yang terancam punah dan dilindungi UU serta habitat prioritas.
Lokasi Geografis KKP Prioritas
USAID Kolektif akan bekerja di 10 KKP di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI 711 and 715). Finalisasi KKP prioritas akan berdasarkan: (1) signifikansi tingkat keanekaragaman hayati; (2) status pengelolaan KKP; dan (3) dampak sosial ekonomi.
Hasil yang Diharapkan
- Peningkatan efektivitas pengelolaan KKP nasional dan provinsi yang ada di wilayah sasaran ke tingkat yang optimal dan/atau dikelola secara berkelanjutan;
- Penurunan faktor pendorong dan tekanan langsung terhadap keanekaragaman hayati di wilayah sasaran; dan
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah sasaran.
Hafizh Adyas, USAID at aadyas@usaid.gov
Original source can be found here.
